TIMES PASURUAN, JAKARTA – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menggandeng Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan bagi siswa berjalan dengan aman dan layak konsumsi.

“Kami sedang berkolaborasi dengan SPPG dan juga PTSP untuk percepatan penerbitan SLHS. Jadi secara masif kami akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ulang,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).

Menurut Ani, sejak awal pelaksanaan program, pihaknya telah melakukan inspeksi ke sejumlah dapur MBG dan terus mendorong pengelola agar memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

Namun, hingga saat ini belum ada satu pun dari 180 dapur MBG di Jakarta yang telah mengantongi SLHS. Seluruhnya masih dalam proses pemenuhan persyaratan dan penilaian lapangan.

“Kalau yang berbasis sertifikat belum ada, sedang berproses semua,” tambah Ani.

Wajib Penuhi Standar Kebersihan

Pemerintah Pusat sejak September lalu telah mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memiliki SLHS sebagai syarat mutlak, bukan sekadar administratif.
Kebijakan ini muncul setelah ditemukannya Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa lokasi program MBG yang menyebabkan puluhan siswa mengalami keracunan makanan.

Di Jakarta sendiri, 60 siswa dari 10 lokasi program MBG mengalami keracunan. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, penyebab utama kasus tersebut adalah kontaminasi bakteri pada makanan yang disajikan.

Instruksi dari Menteri Kesehatan

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa percepatan penerbitan SLHS harus dilakukan segera demi menjamin keamanan pangan di seluruh dapur MBG.

“Percepatan SLHS penting untuk memastikan standar kebersihan, kualitas SDM, serta proses pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat,” ujar Menkes.

Ia menargetkan, dalam waktu satu bulan ke depan, seluruh dapur MBG di Indonesia sudah memiliki SLHS. Untuk itu, pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN) dilibatkan dalam pengawasan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat.

Per September lalu, menurut Menkes, sudah lebih dari 100 dapur MBG di berbagai daerah yang berhasil memperoleh SLHS. Pemerintah berharap DKI Jakarta dapat segera menyusul untuk menjamin keamanan dan kualitas program Makanan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas nasional. (*)