PASURUAN – Rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) bagi empat unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan, dipastikan batal direalisasikan pada tahun ini. Keputusan tersebut diambil seiring kebijakan efisiensi anggaran, serta mempertimbangkan kondisi fiskal Kabupaten Pasuruan yang dinilai belum stabil. 

“Dalam kondisi sekarang ini, penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara cermat. Kami menilai rencana pengadaan mobil dinas untuk unsur pimpinan DPRD belum menjadi prioritas,” terang Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, Selasa (14/4/2026). 

Menurut Samsul Hidayat, langkah menunda pengadaan kendaraan dinas merupakan bentuk komitmen DPRD dalam mendukung kebijakan efisiensi pemerintah daerah. Anggaran sebesar Rp3,1 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk mobdin, akan dialihkan ke program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat. 

Baca juga

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Tolak Mobdin Baru: Demi Efisiensi

Politisi PKB tersebut menambahkan, pembatalan itu juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3345.A/SJ, terkait transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran di lingkungan pemerintah daerah. 

“Pengalihan anggaran ini diharapkan bisa difokuskan pada program pro-rakyat, terutama yang berkaitan dengan layanan dasar,” ujarnya. 

Baca juga

Pasar Bunga Krisan Pasuruan Mampu Tembus Luar Pulau

Ia menegaskan, DPRD sebagai representasi rakyat harus memberi contoh dalam pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Prioritas belanja, lanjutnya, harus diarahkan pada sektor penting seperti pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 

“Kami mendukung penuh kebijakan efisiensi ini, sebagai bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas keuangan daerah,” pungkasnya. (*)